WORKSHOP HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISKEUDES

Sanggau (09/04/2017), bertempat di Gedung Balai Botomu dilaksanakan workshop hasil evaluasi implementasi Siskeudes dalam tata kelola keuangan desa di Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini difasilitasi Pemerintah Kabupaten Sanggau bekerjasama dengan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pjs.Bupati Sanggau (Drs.Moses Tabah, M.Si). Turut hadir juga sebagai narasumber dari Anggota Komisi XI DPR-RI (H.Sukiman, S.Pd, MM), Perwakilan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kombes Pol Drs. Andi Musa, SH,MH), Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 1 (Adi Gemawan, Ak. MM), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Arman Sahri Harahap, S.E, M.M), serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau (A.L.Leysandri, SH) yang bertindak sebagai moderator.

Dalam sambutannya, sekaligus membuka kegiatan ini, Pjs. Bupati Sanggau menyampaikan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa semakin besar, untuk itu kepala desa secara khusus dituntut mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, menyajikan laporan keuangan yang baik dan akuntabel melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara tertib agar tidak tersangkut masalah hukum karena penyalahgunaan penggunaan keuangan desa.

Anggota Komisi XI DPR-RI (H.Sukiman, S.Pd, MM) mengatakan berkaitan dengan kebijakan dana desa yang digulirkan pemerintah saat ini sangat berdampak positif dalam rangka mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa yang bertujuan juga untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Beliau mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR sepakat bahwa anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun harus semakin meningkat. Dalam penggunaan dana desa ini beliau berharap agar peruntukannya tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga untuk pemberdayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 1 (Adi Gemawan, Ak. MM) mengatakan bahwa sistem keuangan desa dibangun dalam rangka mengawal program-program strategis nasional. Beliau berharap agar Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendorong desa-desa yang belum menggunakan Siskeudes agar dapat menggunakannya.

Lebih lanjut Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Arman Sahri Harahap, S.E, M.M) menyampaikan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan keuangan desa harus menggunakan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini sudah memenuhi ketentuan regulasi baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini terintegrasi dari hulu sampai hilir, inti dalam penggunaan aplikasi ini adalah tidak menunda mencatat atau mengimput transaksi yang terjadi apalagi saat ini saat ini yang dianut adalah sistem akuntansi yang berbasis akrual. Beliau juga mengatakan bahwa di Kalbar yang sudah yang sudah melakukan sampai dengan pelaporan adalah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak dan secara parsial di Kabupaten Kubu Raya.

Dalam sesi diskusi beberapa Kepala Desa yang hadir juga menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan keuangan desa di desanya, beberapa yang diungkapkan adalah mengenai kendala mereka dalam melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT), selain itu ada juga yang mempertanyakan perlindungan hukum terhadap kepala desa sebagai pengelola keuangan desa, serta kendala-kendala dalam mengakses aplikasi Siskeudes di desa yang belum ada akses internet dan  listrik.

Anda mungkin juga berminat Berita Lainnya dari penulis

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.